Dukung Program Penataan Bupati, Dishub Karawang Pastikan Lalu Lintas Tetap Lancar Saat Penertiban di Cikampek

Karawang, Rodadigital.my.id - Dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan keselamatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang melaksanakan pengaturan lalu lintas pada kegiatan pembongkaran dan penertiban bangunan liar di sekitar Flyover Cikampek.

Kegiatan penertiban ini dilakukan di sepanjang jalur rel milik PT Kereta Api Indonesia (Persero). Keberadaan bangunan liar di kawasan tersebut dinilai berpotensi mengganggu keselamatan perjalanan kereta api, membahayakan pengguna jalan, serta mengurangi ketertiban dan keindahan kawasan.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, **Muhana**, menyampaikan bahwa kegiatan pembongkaran dan penertiban merupakan bagian dari program Bupati Karawang dalam upaya menata serta mempercantik wajah Kabupaten Karawang, khususnya kawasan Cikampek.

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan melibatkan berbagai unsur, baik dari Pemerintah Daerah maupun lintas sektor, di antaranya Kepolisian, TNI, Subdenpom, PT KAI, serta instansi terkait lainnya, sehingga proses penertiban dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.

"Dinas Perhubungan mendapat tugas melakukan pengaturan lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Kami menerjunkan sedikitnya 30 personel operasional (Dalops) untuk memastikan arus kendaraan tetap terkendali serta memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan," ujar Muhana.

Kami menyadari bahwa kegiatan ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat akibat perlambatan arus lalu lintas. Namun demikian, penertiban ini dilakukan demi kepentingan masyarakat luas, keselamatan bersama, serta mendukung penataan kawasan yang lebih tertib, aman, dan nyaman.

Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap bersabar, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas di lapangan hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.

Atas perhatian dan kerja sama seluruh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih.

#DishubKarawang #PemkabKarawang #PTKAI #InfoLalinKarawang #KarawangTertib #KeselamatanBersama #DishubBaruUntukKarawangMaju #TertibLaluLintas

Bayu Hanggara Putra, S.Pd. / Red

Read More

Bupati Karawang Targetkan LKS Gratis untuk Seluruh Siswa SD dan SMP, Langkah Nyata Ringankan Beban Orang Tua dan Perkuat Akses Pendidikan

KARAWANG | RODADIGITAL.MY.ID | Pemerintah Kabupaten Karawang kembali menyiapkan langkah strategis di sektor pendidikan. Setelah menjalankan program pembebasan biaya pendidikan pada jenjang SD dan SMP, Bupati Karawang Aep Syaepuloh memastikan pemerintah daerah akan merealisasikan program Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis bagi seluruh peserta didik SD dan SMP di Kabupaten Karawang.

Program yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2027 ini bukan sekadar kebijakan pembagian buku, melainkan bagian dari upaya menghadirkan pendidikan yang semakin inklusif, merata, dan tidak memberatkan ekonomi masyarakat.

Selama ini, biaya pembelian LKS setiap awal tahun ajaran menjadi salah satu pengeluaran yang hampir selalu harus ditanggung orang tua. Bagi sebagian keluarga, terutama yang memiliki lebih dari satu anak sekolah, pengeluaran tersebut cukup signifikan dan kerap menjadi beban tambahan di tengah meningkatnya kebutuhan hidup.

Bupati Aep menegaskan, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saat ini sedang menyusun skema pelaksanaan program agar dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

"Harapan saya bagaimana pemerintah bisa memberikan hadiah terbaik untuk masyarakat Karawang. Salah satunya melalui LKS gratis. Saat ini kami sedang menyusun skema pelaksanaannya," ujar Aep.

Menurutnya, pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan anggaran sehingga program yang dijanjikan benar-benar dapat direalisasikan tanpa mengganggu pembangunan sektor lainnya.

Fokus pembangunan Karawang, lanjut Aep, kini semakin diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan. Setelah berbagai program pelayanan kesehatan terus diperkuat, pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi hambatan ekonomi yang menghalangi anak-anak memperoleh hak pendidikan secara layak.

Program LKS gratis juga dinilai memiliki nilai edukatif yang lebih luas. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Karawang di masa depan. Karena itu, setiap kebijakan yang mampu mengurangi hambatan biaya pendidikan merupakan langkah positif dalam mewujudkan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh anak.

Meski demikian, masyarakat juga berharap pelaksanaan program nantinya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Mulai dari proses pengadaan, distribusi, hingga kualitas materi LKS harus mendapat pengawasan agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik.

Selain menggratiskan LKS, peningkatan mutu pendidikan juga memerlukan dukungan terhadap kualitas guru, kelengkapan sarana belajar, pemanfaatan teknologi pendidikan, serta penguatan karakter peserta didik. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya meringankan beban ekonomi orang tua, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan ekosistem pendidikan yang berkualitas.

Apabila terealisasi sesuai target pada 2027, program LKS gratis akan menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang dalam memperkuat pelayanan publik di bidang pendidikan serta memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan belajar tanpa terbebani biaya perlengkapan sekolah.

Bayu .H.P

Read More

Dugaan Pelanggaran Pengusaha Besar Diminta Jangan Dibiarkan Begitu Saja, Mohon Pemkab Karawang Harus Tegas, Jangan Dinilai Keras Kepada Petani dan Rakyat Kecil

KARAWANG | RODADIGITAL.MY.ID | Ketua DPC Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kabupaten Karawang, Ferimaulana, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Karawang yang dinilai tidak konsisten dalam melakukan penegakan aturan. Menurutnya, pemerintah terkesan cepat bertindak terhadap masyarakat kecil dan petani, namun dinilai lamban ketika muncul dugaan pelanggaran yang melibatkan pelaku usaha berskala besar.

Ferimaulana menegaskan bahwa penegakan hukum dan peraturan daerah seharusnya dilakukan tanpa pandang bulu. Semua pihak, baik masyarakat maupun pengusaha, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

"Kami mempertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang. Mengapa ketika menyangkut petani atau masyarakat kecil, tindakan pemerintah begitu cepat dan tegas. Namun ketika muncul dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha besar, justru terkesan tidak ada langkah nyata. Publik tentu berhak mempertanyakan kondisi ini," tegas Ferimaulana.

AKPERSI Kabupaten Karawang mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar segera turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan atau pool kendaraan jasa angkutan yang diduga belum memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

Selain itu, AKPERSI juga meminta instansi terkait segera memanggil pihak pengelola Ruko Grand Taruma guna memberikan klarifikasi serta dilakukan pemeriksaan atas dugaan adanya perubahan fungsi atau tata ruang yang perlu diverifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Ferimaulana, apabila benar terdapat aktivitas usaha yang tidak sesuai dengan izin maupun ketentuan tata ruang, maka pemerintah wajib bertindak tegas tanpa membedakan siapa pelakunya.

"Kami tidak ingin ada kesan hukum hanya berlaku kepada rakyat kecil. Kalau memang ada dugaan pelanggaran administrasi, perizinan maupun tata ruang, pemerintah harus berani memeriksa dan menindak sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi adanya perlakuan berbeda terhadap pelaku usaha besar," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pembiaran terhadap dugaan pelanggaran tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, konsistensi penegakan aturan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ferimaulana juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membuka informasi kepada publik mengenai legalitas usaha, perizinan operasional, serta kesesuaian pemanfaatan lahan apabila memang dilakukan pemeriksaan. Transparansi dinilai penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

"Kalau semua dokumen lengkap dan sesuai aturan, sampaikan kepada publik. Tetapi apabila ditemukan dugaan pelanggaran, maka harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Jangan ada kesan tebang pilih dalam penegakan aturan," katanya.

AKPERSI menegaskan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan untuk menghambat investasi di Kabupaten Karawang, melainkan sebagai bentuk pengawasan sosial agar seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ferimaulana menyatakan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut. Apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Karawang maupun instansi terkait, AKPERSI berencana menempuh jalur hukum dengan menyampaikan laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar dilakukan penyelidikan terhadap dugaan perizinan perusahaan jasa angkutan maupun dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan Ruko Grand Taruma.

"Kami memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menunjukkan keberpihakannya terhadap keadilan dan kepastian hukum. Namun apabila tidak ada tindakan nyata, kami akan menyampaikan laporan kepada Aparat Penegak Hukum agar dilakukan penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan siapa pun, dan hukum harus ditegakkan secara adil tanpa membedakan status maupun kekuatan ekonomi," tutup Ferimaulana.

Bayu H.P

Read More

Bupati Karawang Dampingi Presiden Resmikan Implementasi Biodiesel B50, Tonggak Baru Kemandirian Energi Nasional

KARAWANG | RODADIGITAL.MY.ID | Kabupaten Karawang kembali menjadi lokasi peluncuran kebijakan strategis nasional. Presiden Republik Indonesia meresmikan implementasi mandatori Biodiesel B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta–Cikampek, Kamis (9/7/2026), yang dihadiri Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karawang.

Peluncuran B50 bukan sekadar seremoni pergantian komposisi bahan bakar. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar berbasis fosil sekaligus memperkuat pemanfaatan energi terbarukan berbasis minyak sawit domestik.

Biodiesel B50 merupakan campuran 50 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbahan baku minyak sawit dengan 50 persen minyak solar. Jika implementasinya berjalan efektif, kebijakan ini diproyeksikan mampu menekan impor bahan bakar, meningkatkan penyerapan produksi sawit nasional, memperkuat ketahanan energi, serta memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional.

Namun demikian, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari peluncurannya. Tantangan sesungguhnya berada pada tahap implementasi di lapangan, mulai dari kesiapan industri pengolahan biodiesel, distribusi bahan bakar ke seluruh wilayah Indonesia, kualitas produk, hingga pengawasan agar standar teknis tetap terjaga. Sejumlah pengamat energi juga menilai evaluasi berkala menjadi faktor penting agar kebijakan ini mampu berjalan optimal tanpa mengganggu performa kendaraan maupun sektor industri.

Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menyatakan Pemerintah Kabupaten Karawang mendukung penuh langkah strategis pemerintah pusat dalam memperkuat kedaulatan energi nasional.

"Kami segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Karawang menyatakan kesiapan dan dukungan penuh terhadap setiap kebijakan strategis pemerintah pusat yang bertujuan memperkuat kedaulatan energi Indonesia. Implementasi Biodiesel B50 merupakan langkah nyata yang sangat strategis dalam mengurangi ketergantungan impor bahan bakar sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas sawit nasional," ujar Aep.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi lintas sektor, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi maupun masyarakat.

"Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar Indonesia mampu membangun sistem energi yang mandiri, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Peluncuran Biodiesel B50 juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah terus mendorong transisi energi secara bertahap dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dalam negeri. Di sisi lain, implementasi kebijakan ini akan menjadi perhatian publik untuk memastikan target penghematan devisa, peningkatan nilai ekonomi sawit, serta penurunan ketergantungan terhadap energi fosil benar-benar dapat diwujudkan secara terukur.

Menutup kegiatan tersebut, Bupati Karawang menyampaikan apresiasi atas diresmikannya implementasi Biodiesel B50 dan berharap kebijakan tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat kemandirian energi nasional.

"Selamat atas peresmian implementasi Biodiesel B50. Semoga menjadi langkah besar menuju Indonesia yang semakin mandiri, berdaulat, dan berdaya saing di sektor energi dunia," pungkasnya.

Bayu H.P/Red

Read More